Not known Factual Statements About agus joko pramono

Not known Factual Statements About agus joko pramono

Blog Article

Anies ingin bentuk partai politik usai gagal maju Pilkada 2024 – Apa syarat pendirian parpol dan modal apa yang dibutuhkan?

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a handful of questions about governance and what this means to be a whole new member with the Board.

The following posts are merged in Scholar. Their put together citations are counted only for the 1st write-up.

"Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak membantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," katanya.

Ordinarily, the requests are from legislation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their own investigation,” Pramono highlighted.

Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.

untuk mengumpulkan informasi dari negara-negara peserta HLPF yang berpartisipasi melakukan VNR pada tahun 2023. VNR pada prinsipnya menggambarkan pencapaian suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Agus menjadi pengganti antar waktu anggota BPK lain Taufiequrahman Ruki, yang sudah memasuki masa pensiun pada 18 mei lalu. Agus akan menjalani tugasnya sebagai anggota BPK hingga 2014 mendatang.

Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu software atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.

IDI makes World wide Public Items on a variety of subjects suitable to the operate more info of SAIs. These publications follow a stringent protocol of high-quality assurance and are freely accessible to all.

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?